MAMASA – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu, bersama sejumlah kepala desa, perangkat desa, dan mahasiswa, menggelar aksi protes di depan kantor Bupati Mamasa pada Rabu (22/1/2025).
Puncak dari aksi ini ditandai dengan penyegelan kantor Bupati Mamasa dan kantor Badan Keuangan Daerah (BKD). Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penyelesaian berbagai masalah yang dianggap krusial oleh masyarakat.
Protes diawali dengan orasi di halaman kantor bupati. Dalam orasi itu, massa menyuarakan kritik terhadap pemerintah daerah yang dinilai kurang tanggap terhadap persoalan yang ada.
Sebagai bagian dari aksinya, massa juga mendirikan tenda di lokasi sebagai simbol tekanan dan desakan agar tuntutan mereka segera dipenuhi.
Koordinator lapangan aksi, Andi Sulkifli, mengungkapkan tiga poin utama yang menjadi inti tuntutan massa:
- Pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap): Pemerintah diminta segera merealisasikan pembayaran penghasilan tetap bagi perangkat desa yang hingga kini masih tertunda.
- Tunggakan BPJS: Pemerintah daerah diharapkan segera menyelesaikan tunggakan pembayaran klaim BPJS untuk sekitar 21.000 peserta.
- Pengangkatan Pegawai R2 dan R3: Massa menuntut kepastian status pegawai kategori R2 dan R3 untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu, demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, massa juga mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar Rp32 miliar yang dialokasikan pada awal masa pemerintahan Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Dr. Muh. Zain. Mereka menilai hingga saat ini belum ada transparansi mengenai penggunaan dana tersebut.
“Tidak ada penjelasan yang jelas soal anggaran ini. Kami mendesak pemerintah untuk terbuka,” ujar Andi Sulkifli dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu tetap berjalan dengan tertib meskipun diselimuti ketegangan. Sebagian peserta aksi bahkan berencana bermalam di halaman kantor bupati sebagai bentuk tekanan lebih lanjut terhadap pemerintah.
“Kami tidak akan pulang sebelum tuntutan kami mendapatkan jawaban yang jelas,” tegas salah satu peserta aksi.
Hingga berita ini ditulis, pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan warga.
Aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar lebih sigap dalam merespons aspirasi masyarakat. Penundaan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan warga hanya akan memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat.
Masyarakat berharap adanya tindakan konkret dari pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan meningkatkan pelayanan publik demi memulihkan kepercayaan yang telah menurun.