Sumedang – Desa Cibeureum Kulon di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, menjadi pusat peringatan Hari Desa Nasional 2025 dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan penting yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Acara ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (16/1) ini juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Constantinus Kristomo, serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi pemerintah.
Dalam pidatonya, Menteri Tito Karnavian menyoroti peran strategis desa dalam pembangunan nasional. Ia menyebutkan bahwa Musyawarah Desa 2025 yang digelar di Desa Cibeureum merupakan yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraannya. “Kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat ekonomi desa,” ujar Tito.
Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melaporkan perkembangan signifikan desa-desa di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa saat ini Jawa Barat memiliki 2.448 desa mandiri dan 2.355 desa maju, dengan tidak ada lagi desa tertinggal. “Di bawah kepemimpinan gubernur terpilih, saya optimis desa-desa di Jawa Barat akan semakin berkembang, terutama dalam menjadi pusat produksi pangan yang bergizi dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, yang mewakili Kepala BPHN Min Usihen, turut memberikan apresiasi kepada para kepala desa dan lurah yang sebelumnya berpartisipasi dalam Paralegal Justice Award (PJA). Ia menyoroti kontribusi mereka dalam memperkuat akses layanan hukum di tingkat desa. “Peran kepala desa dan lurah sangat penting dalam memberikan keadilan hukum kepada masyarakat lokal,” ucapnya.
Pada acara tersebut, Desa Lareh Nan Panjang dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, dianugerahi penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum Berprestasi oleh Kementerian Hukum. Selain itu, ikrar bersama untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia juga dideklarasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Hari Desa Nasional 2025 menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali peran desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa, penjaga keutuhan NKRI, dan penggerak kesejahteraan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini Penyuluh Hukum Madya BPHN Gunawan dan Heny Indrawati, yang memberikan dukungan penuh terhadap program-program desa.