Pawartos Ndeso dari desa membangun bangsa
Pemerintahan desa telah lama menjadi bagian integral dari sistem administrasi di Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran sentral dalam mengelola kehidupan masyarakat di tingkat bawah. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi perangkat desa yang lebih terstruktur, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan menjawab tantangan pemerintahan di tingkat lokal.
Sejarah organisasi perangkat desa berakar sejak masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan sistem pemerintahan desa untuk mempermudah kontrol dan pengumpulan pajak dari masyarakat pedesaan. Kepala desa diangkat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial, namun mereka tetap memiliki kewenangan tradisional yang diakui oleh masyarakat. Saat itu, perangkat desa lebih bersifat adat dan turun-temurun, seperti jabatan lurah, carik (sekretaris desa), dan ulu-ulu (pengatur irigasi).
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pemerintahan desa mulai disesuaikan dengan semangat kemerdekaan. Desa menjadi salah satu simbol otonomi rakyat yang mencerminkan demokrasi dan gotong-royong. Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur tata kelola desa, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU ini menjadi tonggak pembentukan organisasi perangkat desa yang lebih modern dan terstruktur, meskipun dalam pelaksanaannya cenderung menyeragamkan desa di seluruh Indonesia.
Pada masa Orde Baru, desa seringkali digunakan sebagai alat untuk menjalankan program-program pemerintah pusat. Perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya, dituntut untuk patuh terhadap kebijakan yang bersifat top-down. Akibatnya, otonomi desa dan partisipasi masyarakat mulai tergerus. Namun, pada saat yang sama, organisasi perangkat desa mulai memiliki peran formal yang diakui secara hukum.
Reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi desa-desa di Indonesia. Tuntutan desentralisasi pemerintahan memberi ruang bagi desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Organisasi perangkat desa mengalami perubahan signifikan dalam hal tugas, fungsi, dan perannya. Perangkat desa mulai memiliki posisi strategis dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Namun, pada periode ini, perangkat desa juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan regulasi yang belum berpihak pada desa.
Perjuangan untuk mendapatkan otonomi desa secara penuh terus berlanjut. Organisasi perangkat desa menjadi salah satu kekuatan utama dalam perjuangan ini. Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat desa, perangkat desa mulai mendorong lahirnya regulasi yang lebih berpihak pada desa. Salah satu momentum penting dalam sejarah ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Proses lahirnya UU Desa tidak lepas dari perjuangan panjang perangkat desa dan organisasi yang menaungi mereka. Asosiasi-asosiasi perangkat desa, seperti Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Parade Nusantara dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi hak-hak desa. Mereka secara aktif melakukan dialog dengan pemerintah pusat, menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa, serta menggalang dukungan dari berbagai pihak.
Perangkat desa memiliki kepentingan yang besar terhadap lahirnya UU Desa karena regulasi ini memberikan pengakuan atas otonomi desa. UU Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Selain itu, UU ini juga menjamin alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang secara langsung dikelola oleh pemerintah desa.
Dengan adanya UU Desa, organisasi perangkat desa semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kepala desa dan perangkat desa lainnya kini memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan program pembangunan desa. Mereka juga memiliki keleluasaan untuk mengelola sumber daya desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
UU Desa juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Organisasi perangkat desa menjadi penggerak utama dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang disusun melalui musyawarah desa. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif yang menjadi salah satu cita-cita reformasi.
Namun, implementasi UU Desa bukan tanpa tantangan. Organisasi perangkat desa sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman tentang regulasi, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting.
Selain itu, perangkat desa juga harus menghadapi tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi dari masyarakat dan pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa yang bersifat transparan dan bertanggung jawab menjadi salah satu indikator keberhasilan organisasi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.
Organisasi perangkat desa juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di desa. Mereka menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat, baik terkait urusan pertanahan, program pembangunan, maupun isu-isu sosial lainnya. Kemampuan perangkat desa dalam merespons masalah dengan cepat dan bijaksana menjadi kunci keberhasilan pemerintahan desa.
Dalam perkembangannya, organisasi perangkat desa semakin diakui sebagai elemen penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah pusat maupun daerah kini mulai menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari desa. Perangkat desa sebagai pengelola pemerintahan desa memainkan peran kunci dalam mewujudkan hal tersebut.
Perjalanan panjang perangkat desa dan keterlibatannya dalam perjuangan lahirnya UU Desa menjadi bukti nyata bahwa desa memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil, dan media, sangat penting untuk memastikan bahwa otonomi desa dapat berjalan secara efektif.
Melalui UU Desa, perangkat desa kini memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi desa dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.
Sebagai kesimpulan, organisasi perangkat desa telah mengalami evolusi yang panjang, dari masa kolonial hingga era reformasi. Perjuangan mereka dalam mendorong lahirnya UU Desa menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan desa di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang berpihak pada desa, perangkat desa diharapkan dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, demi mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.
